DPR bahas RUU Perampasan Aset, ada yang kontra soal illicit enrichment

Komisi III DPR gelar RDPU pembahasan RUU Perampasan Aset. Ada yang menolak konsep illicit enrichment masuk dalam RUU.
Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum terkait penyusunan RUU Perampasan Aset pada Senin (26/10) dan Selasa (27/10) di kompleks parlemen, Jakarta. Dalam rapat tersebut, sejumlah pihak sipil menyampaikan pandangan yang berbeda soal konsep illicit enrichment.
Yang terjadi
- Komisi III DPR menggelar RDPU dengan pihak sipil untuk membahas RUU Perampasan Aset pada 26 dan 27 Oktober 2026.
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Said Karim menolak usulan illicit enrichment masuk dalam RUU Perampasan Aset.
- Koalisi sipil yang terdiri dari ICW, Auriga, PSKH, TII, dan lainnya menduga DPR menghapus norma terkait illicit enrichment dari draf versi DPR tertanggal 10 Juli 2026.
- Bimantoro menyoroti potensi pengaruh asing dalam pembahasan RUU dan meminta pengelolaan aset hasil perampasan dilakukan secara maksimal.
- DPR RI menjanjikan RUU Perampasan Aset disahkan pada 15 Desember 2026.
Kenapa ini penting
RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk menyasar kekayaan pejabat publik yang tak sebanding dengan penghasilan resminya. Namun, perbedaan pandangan soal konsep illicit enrichment menunjukkan masih ada perdebatan substansi dalam proses penyusunan. Said Karim berpendapat illicit enrichment berada di bidang hukum pidana materiil sedangkan RUU Perampasan Aset berada di bidang hukum acara pidana, sehingga tidak seharusnya dicampuradukkan. Menurut Said, konsep illicit enrichment dalam United Nations Conventions Against Corruption hanya bersifat imbauan dan tidak mewajibkan negara peserta menjadikannya sebagai tindak pidana. Dia juga menyinggung kurang berhasilnya konsep serupa di Nigeria, Sri Lanka, Bangladesh, Ukraina, dan Uganda. Sementara itu, koalisi sipil melihat norma illicit enrichment sebagai bagian penting yang dapat menyasar kekayaan tidak wajar berdasarkan LHKPN. Bimantoro menekankan agar pembahasan RUU tidak membuka celah bagi pihak asing memengaruhi arah kebijakan nasional, serta meminta aset hasil rampasan dikelola secara efektif untuk meningkatkan pendapatan negara.
Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.
Sumber
- CNN Indonesia: DPR Bahas 'Illicit Enrichment' di RUU Perampasan Aset, Ada yang Kontra
- VIVA: DPR Wanti-Wanti RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Kepentingan Asing
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.









Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.