Putusan MA soal Suket Gibran: PDIP sarankan mundur, PKS dan PKB dorong DPR bertindak

MA batalkan Suket penyetaraan SMA Gibran. PDIP minta mundur, PKS dan PKB desak DPR menindaklanjuti.
Sabtu, 31 Oktober 2026, sejumlah partai politik menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan MA menyatakan Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.
Yang perlu kamu tahu
- MA mengabulkan kasasi gugatan Suket penyetaraan SMA milik Wapres Gibran dan menyatakan tidak sah.
- Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyarankan Gibran mundur dari jabatan Wapres RI.
- Sekjen DPP PKS Muhammad Kholid meminta DPR memeriksa dokumen dan proses verifikasi penyetaraan pendidikan Gibran.
- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut putusan MA jadi dasar langkah politik DPR.
- Fraksi PKB menyebut sudah ada beberapa partai politik di parlemen yang menjalin komunikasi intensif terkait hal ini.
Siapa bilang apa
- Andreas Hugo Pareira (Ketua DPP PDIP) kepada JPNN: "Sudah sejak keputusan MK, saya pikir sebaiknya GRR (Gibran Rakabuming Raka, red) mundur."
- Andreas Hugo Pareira kepada JPNN: "Saya sudah menduga bahwa persoalan ijazah GRR ini akan membuka tabir bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ijazah atau yang disetarakan dengan ijazah SMA."
- Muhammad Kholid (Sekjen DPP PKS) kepada VIVA: "Kami menyambut baik putusan Mahkamah Agung ini. Persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan publik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi."
- Muhammad Kholid kepada VIVA: "Pertimbangan hukum MK dan putusan MA harus menjadi perhatian DPR. Ketika keabsahan dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan telah dipersoalkan dan diputus oleh pengadilan, konsekuensi hukumnya perlu diperiksa secara objektif, terbuka, dan konstitusional."
- Muhammad Khozin (Fraksi PKB) dalam keterangan tertulis kepada CNN Indonesia: "Putusan MA mengenai keabsahan Suket penyetaraan ijazah Wapres Gibran melengkapi amar pertimbangan MK sebelumnya. Sikap dua lembaga hukum ini jadi dasar substansial langkah politik ke depannya."
- Muhammad Khozin kepada CNN Indonesia: "Indonesia adalah negara hukum. Setiap langkah harus didasari pada prinsip negara hukum. Karena itu, PKB akan menentukan langkah politiknya dengan dasar pertimbangan hukum MK dan putusan MA."
Artinya buat kamu
Putusan MA ini membuka kemungkinan langkah politik lebih lanjut di DPR terkait status Suket Wapres Gibran. PDIP, PKS, dan PKB sudah menyuarakan tuntutan berbeda, mulai dari mundur hingga pemeriksaan oleh DPR. Perkembangan ini bisa berdampak pada dinamika politik nasional dan kepastian hukum jabatan Wapres.
Subscribe untuk membaca
Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan
Jadi memberSudah jadi anggota? Masuk









Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.