RUU Hak Cipta akan dibahas cepat: karya murni AI tidak dilindungi

DPR dan pemerintah sepakat percepatan RUU Hak Cipta, karya 100 persen AI tidak dapat hak cipta.
Badan Legislatif DPR bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum sepakat mendorong percepatan pembahasan RUU Hak Cipta agar dapat disahkan dalam Rapat Paripurna sebelum penutupan masa sidang DPR pada 12 Desember 2026. Pertemuan berlangsung dalam FGD yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung dan dihadiri Dirjen KI Hermansyah Siregar di Kantor DJKI, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Yang perlu kamu tahu
- Rapat berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.
- Terdapat 1.117 DIM serta 736 penjelasan dalam RUU Hak Cipta yang dipetakan ke dalam empat klaster utama.
- Empat klaster meliputi modernisasi teknologi, tata kelola royalti, perlindungan lintas sektor, dan penegakan hukum.
- Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa karya yang dihasilkan 100 persen murni oleh AI tidak berhak mendapat perlindungan hak cipta.
- RUU juga mengusulkan perlindungan terhadap manipulasi ekspresi, suara, maupun gambar tokoh publik dan tokoh agama di media sosial.
Yang terjadi
- Pada klaster modernisasi teknologi, pemerintah menitikberatkan penyesuaian norma terhadap perkembangan AI dan text data mining.
- Klaster tata kelola royalti dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta interoperabilitas data pengelolaan royalti karya cipta melalui penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif.
- Klaster perlindungan lintas sektor mengusulkan karya jurnalistik sebagai bagian dari objek hak cipta, serta hak jual kembali bagi seniman seni rupa dan hak pinjam publik bagi penulis buku.
- Klaster penegakan hukum memperkenalkan mekanisme dynamic injection untuk pemblokiran situs bajakan serta skema delik biasa dan delik aduan khusus untuk menindak pembajakan terorganisasi.
Kenapa ini penting
RUU Hak Cipta akan mengatur perlindungan karya di era kecerdasan buatan, tata kelola royalti yang lebih transparan, hingga mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan digital. Menurut Martin Manurung, pembahasan RUU ini ditargetkan selesai sebelum penutupan masa sidang 12 Desember 2026, bersamaan dengan RUU Masyarakat Adat yang juga ditargetkan selesai tahun ini.
Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.
Sumber
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.









Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.