Usai putusan MK soal ijazah, KPU dan Bawaslu dilaporkan ke DKPP

Penggugat melaporkan komisioner KPU dan Bawaslu ke DKPP terkait pasal dalam PKPU yang meloloskan pencalonan Gibran.
Sabtu, 10 Oktober 2026, komisioner KPU RI dan Bawaslu RI dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait penerbitan PKPU 19/2023 yang menjadi jalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Laporan itu dilakukan oleh Associate Themis Indonesia pada Jumat, 9 Oktober 2026, di kantor DKPP, Jakarta. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026 malam, dan menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum serta tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran.
Yang perlu kamu tahu
- MK menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
- MK menyerahkan penindaklanjutan persoalan ini ke lembaga terkait.
- Penggugat melaporkan komisioner KPU dan Bawaslu ke DKPP terkait dugaan pasal selundupan dalam PKPU 19/2023.
- Penggugat akan melakukan audiensi ke DPR, DPD, MPR, dan partai politik untuk mendorong pemakzulan.
- NasDem dan PKB menyatakan masih mengkaji putusan MK sebelum bersikap resmi.
Dampaknya buat kamu
Putusan MK memicu upaya hukum dan politik lanjutan, mulai dari laporan ke DKPP hingga wacana pemakzulan yang menarget lembaga legislatif. Kamu bisa mengikuti perkembangan ini karena hasil akhirnya berpotensi memengaruhi dinamika kekuasaan dan jalur penyelenggaraan pemilu ke depan.
Subscribe untuk membaca
Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan
Jadi memberSudah jadi anggota? Masuk










Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.