KPU Jelaskan Alasan Terima Dokumen Pendidikan Gibran Usai Putusan MK

KPU merinci dasar verifikasi dokumen pendidikan Gibran dan alasan tak lakukan klarifikasi saat Pilpres 2024.
Rabu, 7 Oktober 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan alasan menerima dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan Pilpres 2024. Penjelasan ini disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026.
Siapa bilang apa
- Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan dalam keterangan tertulis Rabu (7/10/2026): "KPU memahami perhatian masyarakat terhadap pemeriksaan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024."
- Afifuddin menjelaskan dasar verifikasi: "Dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian administratif adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019."
- Afifuddin menyebut dokumen diperlakukan sah berdasarkan asas praduga keabsahan: "Pada saat pemeriksaan, KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang."
- KPU menyebut tidak menemukan keraguan: "Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai instansi penerbit, keberlakuan, dan riwayat penggunaan dokumen."
- KPU merespons pertimbangan MK: "KPU menghormati seluruh pertimbangan tersebut dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan."
- Hakim MK Adies Kadir menyatakan dalam sidang putusan Selasa (6/10/2026): "Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon."
- Adies Kadir menambahkan: "Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945."
Artinya buat kamu
KPU menegaskan verifikasi dokumen pendidikan Gibran dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku saat itu, dengan tiga pertimbangan utama: dokumen diterbitkan kementerian yang berwenang, dokumen yang sama pernah diterima di Pilkada Kota Surakarta 2020, dan dokumen belum dicabut saat verifikasi Pilpres 2024. KPU juga menyatakan tidak menerima laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen tersebut. MK menolak gugatan pemohon karena tidak memiliki kedudukan hukum, dan menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran meski mencatat tidak menemukan bukti ijazah setara SMA. KPU menyatakan akan mencermati pertimbangan MK untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan.
Foto utama: ilustrasi, bukan foto kejadian hari ini. Christophe95 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (sumber foto).
Sumber
- iNews: KPU Respons Putusan MK, Ungkap Alasan Tak Verifikasi Ulang Suket Pendidikan Gibran
- kumparan: KPU Jelaskan Alasan Tak Klarifikasi Dokumen Pendidikan Gibran
- detikcom: KPU Jelaskan Alasan Terima Suket Jadi Syarat Gibran Daftar Cawapres
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.












Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.