← Kembali
NasionalPolitikKebijakan

KPU Jelaskan Alasan Terima Dokumen Pendidikan Gibran Usai Putusan MK

Wari · 7 Oktober 2026, 17.46 WIB
KPU Jelaskan Alasan Terima Dokumen Pendidikan Gibran Usai Putusan MK

KPU merinci dasar verifikasi dokumen pendidikan Gibran dan alasan tak lakukan klarifikasi saat Pilpres 2024.


www.weblu.ai

Rabu, 7 Oktober 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan alasan menerima dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan Pilpres 2024. Penjelasan ini disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026.

Siapa bilang apa

  • Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan dalam keterangan tertulis Rabu (7/10/2026): "KPU memahami perhatian masyarakat terhadap pemeriksaan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024."
  • Afifuddin menjelaskan dasar verifikasi: "Dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian administratif adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019."
  • Afifuddin menyebut dokumen diperlakukan sah berdasarkan asas praduga keabsahan: "Pada saat pemeriksaan, KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang."
  • KPU menyebut tidak menemukan keraguan: "Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai instansi penerbit, keberlakuan, dan riwayat penggunaan dokumen."
  • KPU merespons pertimbangan MK: "KPU menghormati seluruh pertimbangan tersebut dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan."
  • Hakim MK Adies Kadir menyatakan dalam sidang putusan Selasa (6/10/2026): "Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon."
  • Adies Kadir menambahkan: "Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945."

Artinya buat kamu

KPU menegaskan verifikasi dokumen pendidikan Gibran dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku saat itu, dengan tiga pertimbangan utama: dokumen diterbitkan kementerian yang berwenang, dokumen yang sama pernah diterima di Pilkada Kota Surakarta 2020, dan dokumen belum dicabut saat verifikasi Pilpres 2024. KPU juga menyatakan tidak menerima laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen tersebut. MK menolak gugatan pemohon karena tidak memiliki kedudukan hukum, dan menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran meski mencatat tidak menemukan bukti ijazah setara SMA. KPU menyatakan akan mencermati pertimbangan MK untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan.

Foto utama: ilustrasi, bukan foto kejadian hari ini. Christophe95 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (sumber foto).

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Komentar

Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.

Akun member

DaerahNasionalKabar Baik

Rektor UIN Jakarta: Santri Harus Jadi Penggerak Perubahan Bangsa

Wari · 22 Okt 2026, 13.04 WIB
Rektor UIN Jakarta: Santri Harus Jadi Penggerak Perubahan Bangsa

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar mengajak para santri untuk menjadi penggerak perubahan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial, politik, serta kebangsaan. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Yang terjadi

  • Rektor UIN Jakarta Asep Saepudin Jahar menyampaikan bahwa santri bukan penonton negeri dan harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa.
  • Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan santri tidak boleh merasa kecil dan membatasi diri, serta harus punya semangat juang yang tinggi.
  • Menurut Menag, peran santri sudah luas dan mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan karakter, kemandirian ekonomi, serta pengabdian kepada masyarakat.
  • Rektor Asep menyebut pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk kepemimpinan profetik yang berpijak pada tiga nilai: humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Kenapa ini penting

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 menjadi momentum untuk menegaskan bahwa santri bukan sekadar penjaga tradisi, melainkan pemilik masa depan bangsa. Santri diharapkan mengambil peran lebih luas dalam pemerintahan, politik, pendidikan, ekonomi, media, dan sektor strategis lainnya dengan membawa nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar
DaerahBreakingNasional

Menperin usulkan mobil hybrid bebas ganjil genap dan parkir khusus

Wari · 22 Okt 2026, 07.26 WIB
Menperin usulkan mobil hybrid bebas ganjil genap dan parkir khusus

Kamis, 22 Oktober 2026. Menteri Perindustrian Sarmuji mengusulkan insentif nonfiskal untuk kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV, termasuk pembebasan aturan ganjil genap dan penyediaan fasilitas parkir khusus.

Yang perlu kamu tahu

  • Usulan insentif nonfiskal meliputi kemudahan administrasi, pembebasan ganjil genap, parkir khusus, dan fasilitas charger.
  • Selama ini kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau BEV sudah memperoleh insentif termasuk pembebasan ganjil genap, sementara hybrid, plug-in hybrid, dan REEV belum.
  • Kemenperin akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait karena kebijakan seperti pengaturan lalu lintas melibatkan kewenangan instansi terkait serta pemerintah daerah.
  • Pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan pemberian insentif fiskal antara lain melalui keringanan pajak, namun besaran tidak harus sama dengan fasilitas untuk BEV.
  • Sarmuji menargetkan pembahasan dan pengusulan insentif dapat dipercepat pada tahun ini.

Siapa bilang apa

  • "Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," ujar Sarmuji lewat keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026), menurut detikcom.
  • "Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu belum dipikirkan insentifnya. Hybrid juga belum. Itu akan dirumuskan insentifnya," terang Menperin, menurut detikcom.
  • "Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini," ujar Sarmuji, menurut detikcom.
  • "Kita mengikuti arahan Kementerian Perindustrian dan kita berharap bahwa itu bisa mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor. Di samping itu, ekosistemnya juga akan terjaga dan berkembang," ujar Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika, menurut detikcom.
  • "Itu sudah dilakukan survei dan sudah kita laporkan kepada Kementerian Perindustrian bahwa dari kendaraan-kendaraan yang diproduksi itu sebagian besar bisa memenuhi ketentuan TKDN 60 persen," tutup Putu, menurut detikcom.

Artinya buat kamu

Usulan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum berlaku. Jika diterapkan, pemilik kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV bisa mendapat kemudahan seperti bebas ganjil genap dan parkir khusus, yang sebelumnya hanya dinikmati pemilik kendaraan listrik baterai penuh.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member
Lihat & tulis komentar
DaerahNasionalKabar Baik

Harga pupuk subsidi turun 20 persen, aturan distribusi disederhanakan jadi 5

Wari · 22 Okt 2026, 07.05 WIB
Harga pupuk subsidi turun 20 persen, aturan distribusi disederhanakan jadi 5

Kamis, 22 Oktober 2026, pemerintah dilaporkan menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen dan menyederhanakan aturan distribusi pupuk. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk 'Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo' di Jakarta, Rabu.

Yang terjadi

  • Harga pupuk subsidi turun hingga 20 persen meskipun biaya produksi meningkat akibat kenaikan harga bahan baku seperti gas, fosfat, dan kalium.
  • Aturan distribusi pupuk disederhanakan dari 145 ketentuan menjadi sekitar 4 atau 5 ketentuan yang disatukan.
  • Pupuk kini dapat diperoleh petani tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga lebih terjangkau.
  • Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
  • Pemerintah mendorong mekanisasi pertanian karena usia rata-rata petani semakin meningkat.

Kenapa ini penting

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak, penurunan harga pupuk subsidi menunjukkan perhatian pemerintah dalam memperkuat produktivitas petani menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Ia menyebut berbagai intervensi pemerintah, mulai dari irigasi, pupuk, mekanisasi, hingga kebijakan harga, telah mendorong peningkatan produksi gabah kering panen. Harga pupuk yang sebelumnya cukup tinggi berpotensi menyulitkan petani dalam memperoleh sarana produksi apabila tidak ada dukungan pemerintah melalui kebijakan subsidi.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar

Rekomendasi

Temukan