Surat usul pemakzulan Gibran beredar di DPR, NasDem bantah dan Istana serahkan ke mekanisme

Surat usul pemakzulan Gibran beredar di DPR atas nama anggota NasDem. Partai bantah, pemerintah serahkan ke mekanisme.
Surat usul pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beredar di DPR pada Kamis, 8 Oktober 2026, atas nama anggota Fraksi NasDem Tonny Tessar tertanggal 7 Oktober 2026. Pemerintah, partai NasDem, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi surat tersebut dengan menyerahkan pada mekanisme konstitusi yang berlaku.
Yang perlu kamu tahu
- Surat bernomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026 ditujukan kepada Pimpinan DPR RI berperihal usul pemberhentian Gibran.
- Surat meminta DPR menindaklanjuti persoalan persyaratan administrasi pendidikan Gibran melalui mekanisme ketatanegaraan.
- Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut surat itu hoaks dan menegaskan belum ada sikap partai untuk menempuh pemakzulan.
- Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa mengaku akan mengecek dan mengklarifikasi surat tersebut kepada Tonny.
- Hingga berita ditulis, Tonny belum memberikan respons terkait surat usulannya.
Siapa bilang apa
- Bambang (Istana), kepada CNN Indonesia: "Saya juga belum tahu tuh ada surat yang itu impeachment dari dari partai mana, saya enggak tahu."
- Bambang, kepada CNN Indonesia: "Kita serahkan kepada mekanisme yang ada saja lah sesuai peraturan perundang-undangan."
- Ahmad Sahroni (NasDem), kepada JPNN: "Hoaks, hoaks. Enggak ada, enggak ada."
- Saan Mustopa (NasDem), kepada CNN Indonesia: "Nah, terkait dengan beredarnya salah satu usulan dari anggota Fraksi NasDem, sekali lagi, nanti kita akan cek dan kita akan klarifikasi."
- Joko Widodo, kepada ANTARA: "Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan hukum yang ada."
- Joko Widodo, kepada ANTARA: "Kalau menyelesaikan S1 itu kan mestinya sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya."
Artinya buat kamu
Wacana pemakzulan masih pada tahap usulan dari satu anggota DPR yang dibantah partainya sendiri. Pemerintah dan Jokowi menyerahkan pada mekanisme konstitusi. MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah SMA, namun tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena telah dilantik dan disumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Foto utama: ilustrasi, bukan foto kejadian hari ini. Davidelit / Wikimedia Commons, Public domain (sumber foto).
Sumber
- CNN Indonesia: Beredar Surat Usul Pemakzulan Gibran di DPR, Istana Buka Suara
- JPNN: Beredar Dokumen Surat Usul Pemakzulan Gibran, Tunggu Hasil Pengecekan, ya
- ANTARA: Jokowi soal pemakzulan Gibran: Ikuti mekanisme konstitusi
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.











Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.