Komisi II DPR akan kaji putusan MK soal syarat pendidikan Gibran

Komisi II DPR menunggu salinan putusan MK terkait gugatan ijazah Gibran untuk dikaji secara komprehensif.
Komisi II DPR akan mempelajari dan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengatakan pihaknya menghormati putusan tersebut namun belum menerima salinan resminya.
Yang perlu kamu tahu
- MK membacakan putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.
- MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
- Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA.
- Komisi II DPR dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan menghormati putusan MK.
Siapa bilang apa
- Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR (detikcom, CNN Indonesia, ANTARA): "Tentu kami menghormati, menghargai apa yang sudah menjadi putusan MK. Namun secara resminya kami belum menerima salinan dari putusan MK." serta "Kami tentu akan mempelajari, mengkaji secara komprehensif apa-apa yang menjadi putusan MK. Nanti mungkin berikutnya kami akan sampaikan."
- Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR (CNN Indonesia): "Kita sama-sama mendengarkan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Nah, oleh karena itu kita hormati keputusan MK tersebut."
- Hakim MK Adies Kadir (detikcom, ANTARA): "Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon."
- Hakim MK Adies Kadir soal ijazah (detikcom): "Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945."
Artinya buat kamu
Putusan MK ini tidak mengubah status Gibran sebagai Wakil Presiden karena MK menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi. Namun, MK mencatat tidak menemukan bukti ijazah setara SMA dari Gibran dan menyebut kewenangan menilai keabsahan syarat calon berada di lembaga lain. Komisi II DPR masih akan mengkaji putusan ini sebelum menyampaikan sikap resmi.
Foto utama: ilustrasi, bukan foto kejadian hari ini. Davidelit / Wikimedia Commons, Public domain (sumber foto).
Sumber
- detikcom: Komisi II DPR Akan Kaji Putusan MK Terkait Gugatan Ijazah Gibran
- CNN Indonesia: Komisi II DPR Masih Kaji Putusan MK soal Ijazah Gibran
- ANTARA: Komisi II kaji putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.











Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.