← Kembali
KerjaPeluangNasionalEvent

Event & Peluang minggu ini: 6 hal yang bisa kamu ikuti

Chintya · 23 Oktober 2026, 15.00 WIB
Event & Peluang minggu ini: 6 hal yang bisa kamu ikuti

Kesempatan yang pendaftarannya masih terbuka atau baru diumumkan minggu ini. Tiap butir ada tautan ke sumbernya, cek syarat dan tenggatnya langsung di sana.


Kesempatan yang pendaftarannya masih terbuka atau baru diumumkan minggu ini. Tiap butir ada tautan ke sumbernya, cek syarat dan tenggatnya langsung di sana.

  1. The Future Fest 2026 Resmi Dibuka, LPDP dan Mata Garuda Dorong Talenta Indonesia Terhubung dengan Dunia Industri
    Sumber: LPDP (pengumuman resmi), Jumat, 23 Oktober 2026.
  2. Pendaftaran Mitra Penyelenggara MagangHub Batch 3 Dibuk
    Sumber: Kemnaker (pengumuman resmi), Jumat, 23 Oktober 2026.
  3. Cerita Ibu Turun Tangan Carikan Kerja Dua Anaknya di Job Fair Jakarta
    Sumber: CNN Indonesia, Jumat, 23 Oktober 2026.
  4. Gubernur Pramono Bakal Gratiskan Transum Bagi Pencari Kerja dan Buka Job Fair Jakarta 2026
    Sumber: iNews, Jumat, 23 Oktober 2026.
  5. FOTO: Kisah Lansia dan Difabel yang Mengadu Nasib di Job Fair Jakarta
    Sumber: CNN Indonesia, Jumat, 23 Oktober 2026.
  6. 12 Ribu Lowongan Dibuka di Job Fair Pemprov DKI Jakarta
    Sumber: CNN Indonesia, Kamis, 22 Oktober 2026.

Ktemu merangkum, tidak menyelenggarakan. Syarat, biaya, dan tenggat selalu mengikuti penyelenggara di tautan masing-masing. Follow @ktemudata biar daftar ini muncul tiap minggu.

Komentar

Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.

Akun member

DaerahNasionalKabar Baik

BEI akan gelar RUPS demutualisasi 28 Oktober 2026, apa artinya buat pasar modal

Wari · 23 Okt 2026, 14.24 WIB
BEI akan gelar RUPS demutualisasi 28 Oktober 2026, apa artinya buat pasar modal
www.weblu.ai

OJK mengungkapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas pelaksanaan demutualisasi pada Rabu, 28 Oktober 2026. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta Utara, Kamis, 22 Oktober 2026.

Yang perlu kamu tahu

  • Payung hukum demutualisasi bursa telah termuat dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 13/2026 yang diterbitkan pada 17 September 2026.
  • RUPS BEI dijadwalkan pada Rabu, 28 Oktober 2026 untuk membahas pelaksanaan demutualisasi.
  • Salah satu agenda krusial dalam RUPS adalah persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan.
  • Setelah RUPS tuntas, bursa baru bisa membuka kesempatan bagi calon pemegang saham non-anggota bursa.

Yang terjadi

  • POJK Nomor 13/2026 diterbitkan pada 17 September 2026 sebagai payung hukum utama demutualisasi bursa.
  • BEI mengajukan permintaan persetujuan kepada OJK untuk mengadakan RUPS pada 28 Oktober 2026.
  • Anggaran dasar BEI saat ini masih mengacu pada konsep mutual, di mana kepemilikan saham dibatasi hanya untuk anggota bursa.
  • RUPS akan membahas perubahan anggaran dasar agar memungkinkan demutualisasi dilakukan.
  • BEI juga akan merampungkan payung aturan internal lainnya, termasuk penyesuaian larangan pembagian dividen dari keuntungan operasional.

Kenapa ini penting

Demutualisasi mengubah struktur kepemilikan bursa dari yang semula terbatas bagi anggota bursa menjadi terbuka bagi pihak luar. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, setelah proses penyesuaian anggaran dasar dalam RUPS tuntas, bursa baru bisa memasuki fase mengundang calon pemegang saham baru yang berasal dari bukan anggota bursa. Baru setelah itu terjadilah demutualisasi di masa depan.

Siapa bilang apa

  • Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK) kepada detikcom: "Kami sudah mendapat permintaan persetujuan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan RUPS di bulan ini, di tanggal 28 Oktober 2026."
  • Hasan Fawzi kepada detikcom: "Nanti di RUPS ini salah satu mata acara, mata agenda RUPS-nya adalah melakukan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perusahaan yang pada prinsipnya mengubah anggaran dasar yang semula membatasi ketidakan melakukan demutualisasi menjadi memungkinkan."
  • Hasan Fawzi kepada detikcom: "Barulah kemudian memasuki fase untuk mengundang para calon-calon pemegang saham baru Bursa Efek Indonesia yang berasal dari bukan anggota bursa. Baru setelah itu terjadilah demutualisasi di masa depan."

Foto utama: ilustrasi, bukan foto kejadian hari ini. Muchtarrprincess / Wikimedia Commons, CC0 (sumber foto).

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar
KerjaPeluangNasional

Panja RUU Pemilu kaji tambah anggota KPU dan Bawaslu jadi 9 orang

Chintya · 23 Okt 2026, 12.25 WIB
Panja RUU Pemilu kaji tambah anggota KPU dan Bawaslu jadi 9 orang

Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilu tengah mengkaji sejumlah isu untuk perbaikan dan penataan kelembagaan KPU dan Bawaslu. Pembahasan ini masih berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.

Yang perlu kamu tahu

  • Salah satu isu yang dipertimbangkan adalah penambahan dua anggota KPU dan Bawaslu di tingkat pusat dan daerah.
  • Usulan penambahan: dari 7 jadi 9 di provinsi besar atau wilayah besar, dari 5 menjadi 7 di kabupaten, juga ada yang 5 dan 3.
  • Panja juga mengkaji pemangkasan durasi rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi sekitar 2-3 bulan.
  • Sejumlah isu yang dikaji merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Siapa bilang apa

  • Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan: "Ada beberapa rencana revisi yang sedang kami diskusikan tetapi pembahasan ini masih sangat dinamis. Kami belum ada keputusan apa-apa, tapi ini baru sebatas brainstorming."
  • Irawan: "Dari yang sebelumnya 7 jadi 9 di beberapa provinsi besar atau wilayah besar, dari 5 menjadi 7 di kabupaten juga ada yang 5, ada yang 3."
  • Irawan: "Dalam hitungan hitungan kami 2-3 bulan cukup untuk menyelenggarakan pemilu berkualitas."

Artinya buat kamu

Perubahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu serta durasi rekrutmen masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan. Jika disahkan nanti, perubahan ini bisa memengaruhi cara penyelenggaraan pemilu di tingkat pusat dan daerah.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar
KerjaPeluangNasional

Revisi UU Peradilan Militer akan dibahas DPR, partisipasi publik dibuka

Chintya · 23 Okt 2026, 11.25 WIB
Revisi UU Peradilan Militer akan dibahas DPR, partisipasi publik dibuka

Komisi I DPR RI menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang Peradilan Militer tidak perlu menunggu batas waktu tenggat Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Yang perlu kamu tahu

  • Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang menguji materiil UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  • MK memberi tenggat paling lama dua tahun untuk melakukan perubahan UU tersebut sejak putusan diucapkan.
  • Komisi I DPR akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi dan pemerintah untuk menempatkan revisi dalam Prolegnas Prioritas.
  • TNI telah menyatakan tunduk pada putusan MK, sementara Kementerian Hukum mulai mengkajinya.
  • Pembahasan di DPR akan membuka partisipasi publik.

Siapa yang bisa ikut

  • Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembahasan revisi UU Peradilan Militer di DPR.
  • Kementerian Pertahanan dan TNI diminta menyiapkan masukan substantif.

Cara daftar

  1. Sumber tidak menyebutkan mekanisme pendaftaran partisipasi publik secara spesifik.
  2. Dave Laksono menyatakan pembahasan di DPR perlu membuka partisipasi publik agar menghasilkan aturan yang jelas, adil, dan dapat dilaksanakan.

Batas waktu

Tenggat perubahan UU adalah paling lama dua tahun sejak putusan MK diucapkan, namun menurut Dave pembahasan tidak harus mendekati tenggat tersebut. Sumber tidak menyebut batas waktu pendaftaran partisipasi publik.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar

Rekomendasi

Temukan