RUU Perampasan Aset dibahas substansinya 5 November: 13 kejahatan yang disasar

Panja RUU Perampasan Aset rapat kerja 5 November 2026. Target pengesahan sebelum 15 Desember 2026.
Rabu, 28 Oktober 2026, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Substansi draf RUU ini dijadwalkan mulai dibahas pada 5 November 2026 dalam rapat kerja Panja yang diketuai Habiburokhman.
Yang perlu kamu tahu
- Rapat kerja Panja RUU Perampasan Aset dijadwalkan 5 November 2026.
- RDPU berjalan hingga 5 November 2026, sudah mengundang 86 narasumber.
- DPR menargetkan pengesahan RUU sebelum 15 Desember 2026.
- Draf resmi RUU belum disusun, masih mengkaji hasil RDPU.
- RUU ini menyasar 13 jenis tindak pidana, termasuk korupsi, narkotika, dan terorisme.
Siapa yang bisa ikut
- Pakar, advokat, mahasiswa, dan organisasi sipil diundang dalam RDPU untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU ini.
- Sejumlah elemen masyarakat juga diundang dalam pembahasan selanjutnya.
Cara daftar
- Sumber tidak menyebut mekanisme pendaftaran untuk berpartisipasi dalam RDPU atau pembahasan RUU ini.
Batas waktu
RDPU berjalan sampai 5 November 2026. Sumber tidak menyebut batas waktu pendaftaran narasumber atau peserta.
Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.
Sumber
- CNN Indonesia: DPR Rapat Pembahasan RUU Perampasan Aset Pekan Depan
- detikcom: Panja Rapat RUU Perampasan Aset Awal November, Target Selesai Lebih Cepat
- ANTARA: Komisi III DPR: Substansi RUU Perampasan Aset dibahas pekan depan
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.









Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.