RUU Perampasan Aset buka peluang korban investasi bodong dapatkan uang kembali

Mekanisme NCB dalam RUU Perampasan Aset memungkinkan perampasan aset pelaku walau kabur atau meninggal.
Senin, 2 November 2026, RUU Perampasan Aset dinilai bisa membuka peluang pengembalian kerugian korban investasi bodong, bahkan ketika pelakunya melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Mekanisme perampasan hingga pembagian aset kepada korban tetap harus dilakukan melalui pengadilan dan pembuktian yang jelas.
Yang perlu kamu tahu
- RUU Perampasan Aset memuat mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
- Mekanisme ini berfokus pada harta kekayaan atau in rem, sehingga proses hukum terhadap aset hasil kejahatan tetap dapat dilakukan meskipun pelaku tidak bisa dihadirkan.
- Aset yang dapat dirampas tidak hanya berupa hasil langsung tindak pidana, tetapi juga harta yang telah dipindahtangankan atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain.
- Perampasan aset tidak dapat dilakukan secara otomatis, tetap harus melalui pengadilan dengan bukti kuat dan kesempatan keberatan bagi pihak berkepentingan.
- Pembagian kepada korban dilakukan secara prorata atau proporsional berdasarkan kerugian yang dapat dibuktikan, bukan klaim sepihak.
Siapa yang bisa ikut
- Korban investasi bodong yang kerugiannya dapat dibuktikan melalui verifikasi, bukan hanya klaim sepihak.
- Korban yang telah ditetapkan sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengembalian aset.
Cara daftar
- Korban perlu memastikan kerugian dapat dibuktikan melalui mekanisme verifikasi.
- Korban tidak dapat mengandalkan klaim sepihak untuk memperoleh pengembalian harta.
- Pembagian aset dilakukan secara prorata atau proporsional, mempertimbangkan kerugian yang terbukti.
Batas waktu
Sumber tidak menyebut batas waktu. RUU Perampasan Aset masih dalam tahap pembahasan dan belum disahkan menjadi undang-undang.
Catatan dari ahli
Prof. Dr. Go Lisanawati, Guru Besar Hukum FH Ubaya, memberikan catatan terhadap Pasal 6 draf RUU yang mensyaratkan nilai aset minimal Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana. Menurutnya, batas itu perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak menetapkan batas nominal serupa. Ia juga menilai RUU Perampasan Aset harus disusun selaras dengan aturan pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan hukum acara yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan tumpang tindih.
Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.
Sumber
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.










Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.