Menko Airlangga: BSU kuartal IV 2026 via transfer rekening dan subsidi BBM aman sampai akhir 2026.
Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 diharapkan melalui transfer ke rekening bank penerima, dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai masih aman hingga akhir tahun 2026.
Siapa yang bisa ikut
Penerima BSU kuartal IV 2026 yang memiliki rekening bank.
Program rekening gratis ditujukan bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1 sampai 4 yang belum memiliki rekening bank, menurut Menko Airlangga.
Cara daftar
Sumber tidak menyebut langkah pendaftaran secara rinci.
Penyaluran BSU diharapkan melalui transfer ke rekening bank masyarakat penerima, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto terkait program rekening gratis.
Batas waktu
Sumber tidak menyebut batas waktu penyaluran BSU kuartal IV 2026 secara spesifik. Untuk subsidi BBM, Menko Airlangga menilai kondisinya aman sampai akhir tahun 2026.
Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.
Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.
Berlangganan untuk dapatkan update terbaru!
Artikel berikutnya
KerjaGaji dan UMRData
UMP naik tapi inflasi 3,19%. Siapa untung, siapa rugi?
Upah Minimum Provinsi tahun 2026 sudah ditetapkan untuk 38 provinsi di Indonesia. Namun, angka yang lebih tinggi di kertas belum tentu berarti daya beli kamu ikut naik. Inflasi yang berjalan sepanjang tahun 2026 tetap menggerus nilai uang yang kamu terima setiap bulan.
Data Bank Indonesia menunjukkan inflasi bergeser setiap bulan, dengan angka terbaru per Agustus 2026 tercatat di 3,19 persen. Artinya, untuk menilai apakah upah kamu benar-benar naik secara riil, kamu perlu melihat kedua angka ini bersamaan, bukan hanya nominal UMP.
Artinya buat kamu: Kenaikan UMP 2026 perlu kamu cek berdampingan dengan inflasi terbaru, karena angka nominal lebih tinggi belum tentu berarti lebih sejahtera.
Infografis Ktemu · Sumber: Bank Indonesia
Kartu 5 Baris
Apa yang berubah: UMP 2026 ditetapkan untuk 38 provinsi, sementara inflasi Agustus 2026 tercatat 3,19 persen.
Siapa yang kena: Pekerja penerima upah minimum dan pelamar kerja yang gajinya mengacu pada UMP daerahnya.
Mulai kapan: Data inflasi terbaru per Agustus 2026, UMP berlaku untuk tahun 2026.
Yang perlu kamu lakukan: Cek UMP provinsimu dan bandingkan dengan inflasi terbaru untuk menilai daya beli riil.
Sepanjang tahun 2026, inflasi tidak pernah diam. Dari angka 2,42 persen di April 2026, lalu melonjak ke 4,76 persen di Februari 2026, dan kembali ke 3,19 persen di Agustus 2026. Lonjakan inflasi Februari menjadi yang tertinggi dalam deret data ini, yang berarti tekanan harga paling kuat terjadi di awal tahun.
Inilah yang sering luput dari perbincangan soal kenaikan upah. Banyak orang fokus pada nominal UMP yang baru, tapi lupa bahwa inflasi bisa bergerak lebih cepat dari kenaikan upah. Ketika inflasi tinggi, uang yang kamu pegang bisa membeli lebih sedikit barang dibanding bulan sebelumnya.
Cek Kondisi Riil Daerahmu
Setiap provinsi punya UMP yang berbeda, dan setiap daerah punya tekanan harga yang berbeda pula. UMP yang tinggi di satu provinsi bisa jadi tidak terasa signifikan jika inflasi di daerah tersebut juga tinggi, terutama untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan transportasi.
Langkah pertama, cari tahu UMP provinsimu di portal data resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah kedua, pantau inflasi daerahmu lewat publikasi BPS atau Bank Indonesia. Langkah ketiga, bandingkan apakah kenaikan upah kamu mampu menutup kenaikan harga kebutuhan rutin.
Untuk pekerja pemagangan lulusan perguruan tinggi, besaran uang saku program pemerintah tahun 2026 juga sudah disesuaikan dengan kebijakan upah minimum. Misalnya, Kota Medan mendapat Rp 4.335.198,00, sementara Kabupaten Morowali Utara mendapat Rp 4.408.209,00. Angka ini berasal dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 65 Tahun 2026.
Jumat, 13 November 2026. Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka karena membawa bom molotov saat aksi peringatan Hari Pahlawan di Tugu Air Mancur, Alun-alun Surabaya, pada Selasa, 10 November 2026. Kedua tersangka, MVK (24) dan VS (24), ditangkap oleh Satgas di Jalan Embong Kenongo saat berjalan kaki menuju titik aksi.
Yang perlu kamu tahu
Lokasi penangkapan: Jalan Embong Kenongo, Surabaya.
Waktu penangkapan: Selasa, 10 November 2026, saat aksi peringatan Hari Pahlawan.
Barang bukti: satu bom molotov siap pakai dalam tas ransel.
Penetapan tersangka diumumkan Kamis, 12 November 2026, di Polrestabes Surabaya.
Siapa yang bisa ikut
Kasus ini bersifat penindakan hukum, bukan ajakan partisipasi.
Tidak ada syarat atau pendaftaran terkait kasus ini.
Cara daftar
Tidak berlaku. Ini adalah kasus pidana yang sedang ditangani Polrestabes Surabaya.
Batas waktu
Sumber tidak menyebut batas waktu terkait perkara ini.
Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.
Pemerintah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk menelusuri indikasi alih fungsi 554 ribu hektare lahan sawah. Kesepakatan pembentukan tim tersebut lahir dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.
Yang perlu kamu tahu
Skala: 554 ribu hektare lahan sawah diduga menyimpang dari peruntukan.
Tim: Lintas kementerian dan lembaga, dibentuk lewat Rakortas yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Ruang lingkup kajian: status perizinan, status LP2B saat alih fungsi terjadi, dan jenis lahan sawah yang terdampak.
Langkah penyelesaian: kemungkinan kewajiban penggantian lahan maupun penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Siapa yang bisa ikut
Pemerintah daerah, khususnya di provinsi yang belum memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen dari luas Lahan Baku Sawah.
Tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan: Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah untuk sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi, termasuk penyelesaian kesepakatan peta di 17 provinsi.
Cara daftar
Sumber tidak menyebut mekanisme pendaftaran atau partisipasi publik.
Pemerintah mendorong percepatan penetapan SK LP2B dan integrasinya ke dalam RTRW serta RDTR.
Batas waktu
Sumber tidak menyebut batas waktu penyelesaian penelusuran oleh tim lintas kementerian dan lembaga.
Foto utama: ilustrasi, bukan foto kejadian hari ini. Frank Schulenburg / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (sumber foto).
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.
Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.