Aturan subsidi gaji berubah. Ini yang bakal terasa buat kamu.

Permenaker 16/2026 ubah syarat subsidi gaji: upah maksimal Rp3.500.000, UMP 2027 wajib terbit 21 November 2026.
Aturan subsidi gaji/upah bagi pekerja baru saja diubah lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, ditetapkan pada 28 Oktober 2026. Perubahan ini memperbarui syarat penerima, batas upah maksimal, hingga periode kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 harus diselesaikan paling lambat 21 November 2026.
Artinya buat kamu: Kalau upahmu paling banyak Rp3.500.000 per bulan dan kamu peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026, kamu berpotensi menerima subsidi gaji Rp300.000 per bulan.

Kartu 5 Baris
- Apa yang berubah: Syarat subsidi gaji diperbarui, batas upah maksimal Rp3.500.000, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026, subsidi Rp300.000 per bulan dibayar sekaligus untuk 3 bulan.
- Siapa yang kena: Pekerja/buruh WNI berupah paling banyak Rp3.500.000, bukan ASN, TNI, atau Polri.
- Mulai kapan: Permenaker ditetapkan 28 Oktober 2026, UMP 2027 wajib terbit 21 November 2026.
- Yang perlu kamu lakukan: Pastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan aktif dan upah yang dilaporkan pengusaha sesuai syarat.
- Sumber resmi: Permenaker Nomor 16 Tahun 2026
Angka Hari Ini
| Ketentuan | Nilai |
|---|---|
| Batas upah maksimal penerima subsidi | Rp3.500.000,00 |
| Besaran subsidi per bulan | Rp300.000,00 |
| Periode pembayaran | 3 bulan dibayar sekaligus |
| Batas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan | Sampai Agustus 2026 |
| Tanggal penetapan Permenaker | 28 Oktober 2026 |
| Tenggat penetapan UMP 2027 | 21 November 2026 |
Yang Baru di Permenaker 16 Tahun 2026
Permenaker ini adalah perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah. Subsidi diberikan untuk mempertahankan daya beli pekerja dan menjaga ketahanan ekonomi. Pekerja yang berhak harus WNI dengan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026, dan menerima gaji paling banyak Rp3.500.000,00 per bulan.
Khusus untuk pekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum provinsi lebih besar dari Rp3.500.000,00, batas upah maksimal disesuaikan menjadi paling banyak sebesar upah minimum daerah tersebut, dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Bagaimana UMP 2027 Ditetapkan
Penetapan UMP 2027 mengacu pada formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu, disimbolkan a, merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan rentang nilai 0,50 sampai dengan 0,90. Gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026.
Langkah Praktis
- Cek status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaanmu, pastikan aktif sampai Agustus 2026.
- Pastikan upah yang dilaporkan pengusaha ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan.
- Pantau pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan terkait jadwal pencairan subsidi.
Sumber
- Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, JDIH Kemnaker
- Salinan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 (PDF)
- PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Pengupahan
- Data UMP Tahun 2025, Satudata Kemnaker
- Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025
- Dipicu oleh kabar: Pikiran Rakyat Koran
Disusun redaksi Ktemu dari sumber resmi yang ditautkan. Temukan kesalahan? Kirim koreksi lewat ktemu.com/kontak.












Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.