← Kembali
DaerahJakartaBreaking

Operasi Patuh Jaya 2026 berlangsung, 16.810 pelanggar lalu lintas terekam ETLE dalam 5 hari

Wari · 31 Oktober 2026, 18.41 WIB
Operasi Patuh Jaya 2026 berlangsung, 16.810 pelanggar lalu lintas terekam ETLE dalam 5 hari

Polda Metro Jaya gelar Operasi Patuh Jaya 2026 hingga 8 November. 16.810 pelanggaran terekam ETLE dalam 5 hari.


Sabtu, 31 Oktober 2026, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melaporkan 16.810 pelanggaran lalu lintas telah ditindak melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE selama lima hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026. Operasi yang digelar selama 14 hari terhitung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026 ini mengerahkan 2.938 personel gabungan.

Yang perlu kamu tahu

  • Operasi Patuh Jaya 2026 berlangsung dari 26 Oktober hingga 8 November 2026.
  • Polda Metro Jaya mengerahkan 2.938 personel gabungan dalam operasi ini.
  • Penindakan dilakukan melalui sistem ETLE atau tilang elektronik.
  • Berdasarkan data hari kelima, 3.334 pelanggaran ETLE telah tervalidasi dan seluruhnya sudah terkirim.
  • Dari yang tervalidasi, 1.511 pelanggaran terkonfirmasi, 1.503 tertagih, dan 2.081 terbayar.

Dampaknya buat kamu

Operasi Patuh Jaya 2026 masih berlangsung hingga 8 November 2026. Kamu yang berkendah di wilayah hukum Polda Metro Jaya perlu memastikan kelengkapan dokumen dan mematuhi rambu lalu lintas, karena penindakan dilakukan melalui kamera ETLE. Jika kamu mendapatkan notifikasi tilang elektronik, segera lakukan konfirmasi dan pembayaran untuk menghindari proses lebih lanjut.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member

Komentar

Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.

Akun member

DaerahBreakingNasional

Putusan MA soal Suket Gibran: PDIP sarankan mundur, PKS dan PKB dorong DPR bertindak

Wari · 31 Okt 2026, 17.45 WIB
Putusan MA soal Suket Gibran: PDIP sarankan mundur, PKS dan PKB dorong DPR bertindak
www.weblu.ai

Sabtu, 31 Oktober 2026, sejumlah partai politik menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan MA menyatakan Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

Yang perlu kamu tahu

  • MA mengabulkan kasasi gugatan Suket penyetaraan SMA milik Wapres Gibran dan menyatakan tidak sah.
  • Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyarankan Gibran mundur dari jabatan Wapres RI.
  • Sekjen DPP PKS Muhammad Kholid meminta DPR memeriksa dokumen dan proses verifikasi penyetaraan pendidikan Gibran.
  • Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut putusan MA jadi dasar langkah politik DPR.
  • Fraksi PKB menyebut sudah ada beberapa partai politik di parlemen yang menjalin komunikasi intensif terkait hal ini.

Siapa bilang apa

  • Andreas Hugo Pareira (Ketua DPP PDIP) kepada JPNN: "Sudah sejak keputusan MK, saya pikir sebaiknya GRR (Gibran Rakabuming Raka, red) mundur."
  • Andreas Hugo Pareira kepada JPNN: "Saya sudah menduga bahwa persoalan ijazah GRR ini akan membuka tabir bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ijazah atau yang disetarakan dengan ijazah SMA."
  • Muhammad Kholid (Sekjen DPP PKS) kepada VIVA: "Kami menyambut baik putusan Mahkamah Agung ini. Persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan publik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi."
  • Muhammad Kholid kepada VIVA: "Pertimbangan hukum MK dan putusan MA harus menjadi perhatian DPR. Ketika keabsahan dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan telah dipersoalkan dan diputus oleh pengadilan, konsekuensi hukumnya perlu diperiksa secara objektif, terbuka, dan konstitusional."
  • Muhammad Khozin (Fraksi PKB) dalam keterangan tertulis kepada CNN Indonesia: "Putusan MA mengenai keabsahan Suket penyetaraan ijazah Wapres Gibran melengkapi amar pertimbangan MK sebelumnya. Sikap dua lembaga hukum ini jadi dasar substansial langkah politik ke depannya."
  • Muhammad Khozin kepada CNN Indonesia: "Indonesia adalah negara hukum. Setiap langkah harus didasari pada prinsip negara hukum. Karena itu, PKB akan menentukan langkah politiknya dengan dasar pertimbangan hukum MK dan putusan MA."

Artinya buat kamu

Putusan MA ini membuka kemungkinan langkah politik lebih lanjut di DPR terkait status Suket Wapres Gibran. PDIP, PKS, dan PKB sudah menyuarakan tuntutan berbeda, mulai dari mundur hingga pemeriksaan oleh DPR. Perkembangan ini bisa berdampak pada dinamika politik nasional dan kepastian hukum jabatan Wapres.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member
Lihat & tulis komentar
DaerahJakartaBreaking

Warga Bisa Kunjungi Balai Kota Jakarta lewat Program Namu Balai Kota

Wari · 31 Okt 2026, 16.04 WIB
Warga Bisa Kunjungi Balai Kota Jakarta lewat Program Namu Balai Kota

Sabtu, 31 Oktober 2026, sejumlah warga mengikuti kegiatan Namu Balai Kota di Balai Kota Jakarta. Mereka berkesempatan mengenal lebih dekat lingkungan Balai Kota, termasuk ruangan yang menjadi tempat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjalankan tugasnya.

Yang perlu kamu tahu

  • Lokasi: Balai Kota Jakarta
  • Waktu: Sabtu, 31 Oktober 2026
  • Warga dapat melihat langsung ruangan di kantor gubernur, termasuk ruang Jakarta Smart City
  • Jakarta Smart City menyediakan platform untuk memantau informasi dan kondisi di Jakarta
  • Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi JAKI untuk menyampaikan laporan terkait persoalan di Ibu Kota

Dampaknya buat kamu

Kamu bisa mengenal lebih dekat kantor pemerintahan dan fasilitas seperti Jakarta Smart City. Menurut salah satu warga, Mary (40), masyarakat bisa memanfaatkan layanan tersebut untuk melaporkan kejadian seperti kehilangan barang dengan memanfaatkan data CCTV. Namun, menurut Mary, masih banyak warga yang belum mengetahui layanan ini, sehingga ia berharap Pemprov DKI Jakarta memperluas promosi program Namu Balai Kota agar lebih banyak masyarakat mengetahui kesempatan berkunjung.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member
Lihat & tulis komentar
DaerahNasionalKabar Baik

Indonesia masuk 10 besar dunia soal larangan pendaftaran pemain, menurut laporan FIFA

Wari · 31 Okt 2026, 14.25 WIB
Indonesia masuk 10 besar dunia soal larangan pendaftaran pemain, menurut laporan FIFA

Sabtu, 31 Oktober 2026, FIFA merilis laporan resmi bertajuk Disciplinary and Ethics Report 2025/2026 yang mencakup periode 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam daftar 10 besar asosiasi sepak bola dengan jumlah larangan pendaftaran pemain terbanyak di dunia.

Yang perlu kamu tahu

  • Indonesia menerima total 30 larangan pendaftaran pemain yang melibatkan enam klub berbeda.
  • Indonesia menempati posisi kesepuluh, sama dengan Brasil yang juga mencatat 30 larangan, namun Brasil melibatkan 16 klub.
  • Rata-rata lama larangan pendaftaran pemain klub Indonesia mencapai 116,8 hari saat laporan diterbitkan.
  • Libya menempati posisi teratas dengan 147 larangan melibatkan 53 klub, disusul Turki dengan 145 larangan dan Arab Saudi dengan 127 larangan.
  • FIFA tidak mencantumkan identitas enam klub Indonesia yang menerima larangan dalam tabel laporannya.

Kenapa ini penting

Larangan pendaftaran pemain merupakan mekanisme FIFA untuk memastikan klub menyelesaikan kewajiban finansial kepada pihak yang berhak, termasuk pemain dan pelatih. Klub yang tidak menjalankan putusan keuangan final dari FIFA Football Tribunal dalam tenggat 45 hari dapat dikenai larangan mendaftarkan pemain baru, baik secara nasional maupun internasional. Hukuman dapat dicabut setelah kewajiban dipenuhi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, FIFA mencatat 1.364 larangan pendaftaran pemain yang melibatkan 593 klub di seluruh dunia sepanjang periode laporan, dengan 1.071 larangan telah dicabut dan 293 masih aktif ketika laporan diterbitkan.

Foto utama: ilustrasi, bukan foto kejadian hari ini. BPMI Sekretariat Presiden/Rusman / Wikimedia Commons, Public domain (sumber foto).

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar

Rekomendasi

Temukan