← Kembali
DaerahNasionalKabar Baik

APBN minus Rp 379 triliun sampai Oktober 2026: ini penjelasan pemerintah

Wari · 13 November 2026, 10.45 WIB
APBN minus Rp 379 triliun sampai Oktober 2026: ini penjelasan pemerintah

Pendapatan negara Rp 2.618 triliun, belanja Rp 2.997,2 triliun. Menkeu: APBN didesain defisit, bukan tekor.


Jakarta, Jumat, 13 November 2026. APBN mencatatkan defisit Rp 379 triliun sampai Oktober 2026, dengan pendapatan negara lebih kecil dibanding belanja negara. Menurut detikcom, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil menjelaskan kondisi tersebut sudah sesuai desain APBN dan bukan berarti rugi.

Yang perlu kamu tahu

  • Defisit APBN sampai Oktober 2026 tercatat sebesar Rp 379 triliun atau 1,47% dari PDB.
  • Pendapatan negara mencapai Rp 2.618 triliun atau 83% dari target, tumbuh 23,9% dibanding periode sama tahun lalu.
  • Belanja negara terealisasi Rp 2.997,2 triliun atau 78% dari pagu, tumbuh 15,6% year on year.
  • Keseimbangan primer masih positif Rp 114,8 triliun per Oktober 2026.
  • Belanja November dan Desember biasanya mengalami percepatan karena penyelesaian kontrak kementerian/lembaga.

Yang terjadi

  • Defisit APBN 1,47% dari PDB dan on track menuju defisit 2,85% dari PDB.
  • Pendapatan negara Rp 2.618 triliun, belanja negara Rp 2.997,2 triliun.
  • Suahasil menyatakan APBN didesain defisit sejak awal, bukan didesain tekor dalam arti rugi.
  • Pembayaran kementerian/lembaga biasanya banyak dilakukan di Desember karena mengikuti penyelesaian kontrak.

Kenapa ini penting

Menurut detikcom, Suahasil menegaskan bahwa APBN tidak ada urusan dengan untung dan rugi karena merupakan belanja untuk masyarakat dan seluruh rakyat. Ia juga menyebut angka keseimbangan primer yang masih positif akan berubah sejalan dengan berjalannya APBN menuju akhir tahun.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Komentar

Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.

Akun member

DaerahJakartaBreaking

Kebakaran agen gas LPG di Cakung padam, 14 unit damkar dikerahkan

Wari · 13 Nov 2026, 10.23 WIB
Kebakaran agen gas LPG di Cakung padam, 14 unit damkar dikerahkan

Kebakaran terjadi di agen gas LPG di Jalan Raya Komarudin, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (12/11/2026) pukul 23.00 WIB. Api berhasil dipadamkan oleh tim Damkar pada Jumat (13/11/2026) pukul 00.41 WIB tanpa korban jiwa.

Yang perlu kamu tahu

  • Lokasi: Jalan Raya Komarudin, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
  • Waktu kejadian: Kamis, 12 November 2026, pukul 23.00 WIB. Masyarakat melapor ke Damkar pukul 23.16 WIB.
  • Pemadaman: Api berhasil dipadamkan Jumat, 13 November 2026, pukul 00.41 WIB.
  • Personel: Sudin Gulkarmat mengerahkan 14 unit kendaraan dan 70 personel ke lokasi.
  • Korban: Tidak ada korban jiwa menurut Command Center Damkar DKI.

Dampaknya buat kamu

Situasi di lapangan disebut berpotensi terjadi perambatan namun api telah berhasil dipadamkan. Petugas Sudin Gulkarmat masih melakukan proses pendinginan di lokasi. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Jika kamu beraktivitas di sekitar Jalan Raya Komarudin, Penggilingan, waspadakan sisa proses pendinginan dan hindari kerumunan di lokasi.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member
Lihat & tulis komentar
KerjaPeluangNasional

BSU kuartal IV 2026 akan disalurkan via rekening bank, subsidi BBM aman sampai akhir tahun

Chintya · 13 Nov 2026, 09.27 WIB
BSU kuartal IV 2026 akan disalurkan via rekening bank, subsidi BBM aman sampai akhir tahun

Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 diharapkan melalui transfer ke rekening bank penerima, dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai masih aman hingga akhir tahun 2026.

Siapa yang bisa ikut

  • Penerima BSU kuartal IV 2026 yang memiliki rekening bank.
  • Program rekening gratis ditujukan bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1 sampai 4 yang belum memiliki rekening bank, menurut Menko Airlangga.

Cara daftar

  1. Sumber tidak menyebut langkah pendaftaran secara rinci.
  2. Penyaluran BSU diharapkan melalui transfer ke rekening bank masyarakat penerima, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto terkait program rekening gratis.

Batas waktu

Sumber tidak menyebut batas waktu penyaluran BSU kuartal IV 2026 secara spesifik. Untuk subsidi BBM, Menko Airlangga menilai kondisinya aman sampai akhir tahun 2026.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar
KerjaPeluangNasional

Pemerintah bentuk tim telusuri 554 ribu hektare sawah alih fungsi

Chintya · 13 Nov 2026, 07.26 WIB
Pemerintah bentuk tim telusuri 554 ribu hektare sawah alih fungsi
www.weblu.ai

Pemerintah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk menelusuri indikasi alih fungsi 554 ribu hektare lahan sawah. Kesepakatan pembentukan tim tersebut lahir dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.

Yang perlu kamu tahu

  • Skala: 554 ribu hektare lahan sawah diduga menyimpang dari peruntukan.
  • Tim: Lintas kementerian dan lembaga, dibentuk lewat Rakortas yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan.
  • Ruang lingkup kajian: status perizinan, status LP2B saat alih fungsi terjadi, dan jenis lahan sawah yang terdampak.
  • Langkah penyelesaian: kemungkinan kewajiban penggantian lahan maupun penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Siapa yang bisa ikut

  • Pemerintah daerah, khususnya di provinsi yang belum memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen dari luas Lahan Baku Sawah.
  • Tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan: Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
  • Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah untuk sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi, termasuk penyelesaian kesepakatan peta di 17 provinsi.

Cara daftar

  1. Sumber tidak menyebut mekanisme pendaftaran atau partisipasi publik.
  2. Pemerintah mendorong percepatan penetapan SK LP2B dan integrasinya ke dalam RTRW serta RDTR.

Batas waktu

Sumber tidak menyebut batas waktu penyelesaian penelusuran oleh tim lintas kementerian dan lembaga.

Foto utama: ilustrasi, bukan foto kejadian hari ini. Frank Schulenburg / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (sumber foto).

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar

Rekomendasi

Temukan