Didesak proses pemakzulan Wapres usai putusan MK dan MA, DPR belum bergerak

Pakar desak DPR proses pemakzulan Wapres Gibran usai putusan MK dan MA soal ijazah. Sejumlah partai masih kaji.
Sejumlah pakar mendesak DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agunng terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin, 2 November 2026. Namun, sejumlah fraksi di DPR menyebut masih mengkaji amar putusan dan belum ada usulan resmi pembentukan pansus.
Siapa bilang apa
- Herdiansyah (pakar, kepada CNN Indonesia TV, Minggu 1 November 2026): "Putusan Mahkamah Agung termasuk rujukan putusan Mahkamah Konstitusi sudah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai alasan [DPR] melakukan proses pemakzulan terhadap wakil presiden dalam hal ini Gibran."
- Zainudin Paru (Ketua Badan Legislasi DPTP PKS): "Tentang moralitas, tentang harga diri, tentang harga dan martabat marwah dan martabat bangsa Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, PKS serius untuk itu."
- Eka Widodo (anggota Komisi II DPR dari PKB): menyampaikan usul pembentukan Pansus, DPR perlu menghormati putusan sekaligus menjalankan fungsi konstitusionalnya apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup.
- Dede Yusuf (Wakil Ketua Komisi II DPR dari Demokrat): belum menerima arahan dari pimpinan partai untuk menindaklanjuti putusan MK maupun usul pembentukan pansus, Demokrat juga tak pernah membahas putusan itu.
- Ahmad Irawan (anggota Komisi II DPR dari Golkar): hingga kini belum ada usulan resmi pembentukan Pansus di Komisi II DPR, secara internal substansi putusan masih dikaji.
- Hermawi Taslim (Sekjen Partai NasDem): "Kita sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPW, lalu kita akan diskusikan ditingkat pusat."
- Muhammad Rullyandi (kuasa hukum Gibran, dikutip detikcom, Sabtu 31 Oktober 2026): "Saya menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai wapres."
Artinya buat kamu
Wacana pemakzulan Wapres bergulir di sejumlah partai politik parlemen, namun belum ada langkah resmi dari DPR. Herdiansyah menyebut proses kini berada pada pemahaman partai-partai politik di DPR terkait putusan MK dan MA. Kuasa hukum Gibran menyatakan putusan MA tidak memengaruhi posisi kliennya sebagai wapres karena putusan tersebut tidak bisa diberlakukan secara surut atau retroaktif.
Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.
Sumber
Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.










Komentar
Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.