← Kembali
KerjaPeluangNasional

Didesak proses pemakzulan Wapres usai putusan MK dan MA, DPR belum bergerak

Chintya · 2 November 2026, 12.25 WIB
Didesak proses pemakzulan Wapres usai putusan MK dan MA, DPR belum bergerak

Pakar desak DPR proses pemakzulan Wapres Gibran usai putusan MK dan MA soal ijazah. Sejumlah partai masih kaji.


Sejumlah pakar mendesak DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agunng terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin, 2 November 2026. Namun, sejumlah fraksi di DPR menyebut masih mengkaji amar putusan dan belum ada usulan resmi pembentukan pansus.

Siapa bilang apa

  • Herdiansyah (pakar, kepada CNN Indonesia TV, Minggu 1 November 2026): "Putusan Mahkamah Agung termasuk rujukan putusan Mahkamah Konstitusi sudah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai alasan [DPR] melakukan proses pemakzulan terhadap wakil presiden dalam hal ini Gibran."
  • Zainudin Paru (Ketua Badan Legislasi DPTP PKS): "Tentang moralitas, tentang harga diri, tentang harga dan martabat marwah dan martabat bangsa Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, PKS serius untuk itu."
  • Eka Widodo (anggota Komisi II DPR dari PKB): menyampaikan usul pembentukan Pansus, DPR perlu menghormati putusan sekaligus menjalankan fungsi konstitusionalnya apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup.
  • Dede Yusuf (Wakil Ketua Komisi II DPR dari Demokrat): belum menerima arahan dari pimpinan partai untuk menindaklanjuti putusan MK maupun usul pembentukan pansus, Demokrat juga tak pernah membahas putusan itu.
  • Ahmad Irawan (anggota Komisi II DPR dari Golkar): hingga kini belum ada usulan resmi pembentukan Pansus di Komisi II DPR, secara internal substansi putusan masih dikaji.
  • Hermawi Taslim (Sekjen Partai NasDem): "Kita sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPW, lalu kita akan diskusikan ditingkat pusat."
  • Muhammad Rullyandi (kuasa hukum Gibran, dikutip detikcom, Sabtu 31 Oktober 2026): "Saya menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai wapres."

Artinya buat kamu

Wacana pemakzulan Wapres bergulir di sejumlah partai politik parlemen, namun belum ada langkah resmi dari DPR. Herdiansyah menyebut proses kini berada pada pemahaman partai-partai politik di DPR terkait putusan MK dan MA. Kuasa hukum Gibran menyatakan putusan MA tidak memengaruhi posisi kliennya sebagai wapres karena putusan tersebut tidak bisa diberlakukan secara surut atau retroaktif.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Komentar

Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.

Akun member

KerjaPeluangNasional

RUU Perampasan Aset buka peluang korban investasi bodong dapatkan uang kembali

Chintya · 2 Nov 2026, 12.02 WIB
RUU Perampasan Aset buka peluang korban investasi bodong dapatkan uang kembali
www.weblu.ai

Senin, 2 November 2026, RUU Perampasan Aset dinilai bisa membuka peluang pengembalian kerugian korban investasi bodong, bahkan ketika pelakunya melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Mekanisme perampasan hingga pembagian aset kepada korban tetap harus dilakukan melalui pengadilan dan pembuktian yang jelas.

Yang perlu kamu tahu

  • RUU Perampasan Aset memuat mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
  • Mekanisme ini berfokus pada harta kekayaan atau in rem, sehingga proses hukum terhadap aset hasil kejahatan tetap dapat dilakukan meskipun pelaku tidak bisa dihadirkan.
  • Aset yang dapat dirampas tidak hanya berupa hasil langsung tindak pidana, tetapi juga harta yang telah dipindahtangankan atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain.
  • Perampasan aset tidak dapat dilakukan secara otomatis, tetap harus melalui pengadilan dengan bukti kuat dan kesempatan keberatan bagi pihak berkepentingan.
  • Pembagian kepada korban dilakukan secara prorata atau proporsional berdasarkan kerugian yang dapat dibuktikan, bukan klaim sepihak.

Siapa yang bisa ikut

  • Korban investasi bodong yang kerugiannya dapat dibuktikan melalui verifikasi, bukan hanya klaim sepihak.
  • Korban yang telah ditetapkan sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengembalian aset.

Cara daftar

  1. Korban perlu memastikan kerugian dapat dibuktikan melalui mekanisme verifikasi.
  2. Korban tidak dapat mengandalkan klaim sepihak untuk memperoleh pengembalian harta.
  3. Pembagian aset dilakukan secara prorata atau proporsional, mempertimbangkan kerugian yang terbukti.

Batas waktu

Sumber tidak menyebut batas waktu. RUU Perampasan Aset masih dalam tahap pembahasan dan belum disahkan menjadi undang-undang.

Catatan dari ahli

Prof. Dr. Go Lisanawati, Guru Besar Hukum FH Ubaya, memberikan catatan terhadap Pasal 6 draf RUU yang mensyaratkan nilai aset minimal Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana. Menurutnya, batas itu perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak menetapkan batas nominal serupa. Ia juga menilai RUU Perampasan Aset harus disusun selaras dengan aturan pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan hukum acara yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan tumpang tindih.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar
DaerahBreakingNasional

Inflasi Oktober 2026 capai 0,22 persen, cabai merah jadi pendorong utama

Wari · 2 Nov 2026, 11.25 WIB
Inflasi Oktober 2026 capai 0,22 persen, cabai merah jadi pendorong utama

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,22 persen secara bulanan pada Oktober 2026. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Yang perlu kamu tahu

  • Inflasi bulanan (month-to-month) Oktober 2026 sebesar 0,22 persen.
  • Inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 3,23 persen, dan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 2,40 persen.
  • Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong inflasi bulanan terbesar dengan inflasi 0,51 persen dan andil 0,15 persen.
  • Cabai merah adalah komoditas yang paling dominan mendorong inflasi dengan andil 0,13 persen.
  • Semua kelompok komponen mengalami inflasi, yaitu komponen inti, harga yang diatur pemerintah, dan harga bergejolak.

Dampaknya buat kamu

Naiknya inflasi pada Oktober 2026 utamanya didorong oleh kenaikan harga bahan pangan seperti cabai merah, cabai rawit, dan tomat. Hal ini berarti pengeluaran kamu untuk kebutuhan dapur kemungkinan meningkat dibanding bulan sebelumnya. Selain itu, tarif angkutan udara juga memberikan andil terhadap inflasi, sehingga biaya perjalanan bisa lebih mahal. Satu kelompok yang mengalami deflasi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang ditopang oleh penurunan harga emas perhiasan.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member
Lihat & tulis komentar
KerjaPeluangNasional

Trik atur keuangan generasi sandwich: siapkan anak dan orang tua sekaligus

Chintya · 2 Nov 2026, 08.50 WIB
Trik atur keuangan generasi sandwich: siapkan anak dan orang tua sekaligus

Senin, 2 November 2026, perencanaan keuangan bagi generasi sandwich kembali dibahas. Chief Client & Marketing Officer Sun Life Indonesia, Maika Randini, membagikan trik menyiapkan masa depan anak dan orang tua saat peluncuran Sunlife Syariah di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Yang perlu kamu tahu

  • Generasi sandwich adalah mereka yang menanggung kebutuhan finansial untuk anak dan orang tua sekaligus.
  • Sumber pemasukan utama yang terganggu bisa berdampak pada banyak anggota keluarga.
  • Tabungan dan dana darurat adalah langkah awal, tapi belum cukup untuk menghadapi risiko kesehatan atau musibah.

Siapa yang bisa ikut

  • Kamu yang menjadi tumpuan keluarga atau satu-satunya sumber penghasilan utama.
  • Kamu yang memiliki tanggung jawab finansial terhadap anak dan orang tua secara bersamaan.

Cara daftar

  1. Kumpulkan dana darurat terlebih dahulu sebagai langkah awal menjaga stabilitas keuangan.
  2. Lengkapi persiapan keuangan dengan perlindungan terhadap risiko yang dapat mengganggu kemampuan mencari nafkah.
  3. Pertimbangkan produk perlindungan finansial yang sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Batas waktu

Sumber tidak menyebut batas waktu.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar

Rekomendasi

Temukan