← Kembali
DaerahBreakingJawa Timur

Banjir lahar Semeru berguncang hampir 4 jam, BPBD Lumajang imbau waspada

Wari · 1 November 2026, 08.42 WIB
Banjir lahar Semeru berguncang hampir 4 jam, BPBD Lumajang imbau waspada

Getaran banjir lahar Semeru tercatat hampir 4 jam. BPBD Lumajang imbau warga waspada, aktivitas masyarakat lancar.


Banjir lahar hujan Gunung Semeru tercatat berlangsung hampir empat jam pada Jumat, 30 Oktober 2026 malam, di Lumajang, Jawa Timur. Meski aktivitas masyarakat lancar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mengimbau warga waspada, terutama di sekitar bantaran sungai.

Yang perlu kamu tahu

  • Lokasi: Kawasan lereng Gunung Semeru, Curah Kobokan, dan sejumlah daerah aliran sungai yang berhulu di Semeru, Lumajang.
  • Waktu kejadian: Jumat, 30 Oktober 2026 malam, tercatat dalam pengamatan 24 jam.
  • Durasi getaran banjir lahar: 13.524 detik atau hampir empat jam, dengan amplitudo 50 milimeter.
  • Dampak: Pembangunan sabo dam di Curah Kobokan terganggu akibat debit air meningkat. Aktivitas masyarakat tetap lancar.
  • Status pemantauan: Petugas terus memantau aktivitas Semeru dan akan meneruskan informasi getaran banjir lahar kepada masyarakat jika disertai curah hujan tinggi.

Dampaknya buat kamu

Warga di sekitar bantaran sungai yang berhulu di Gunung Semeru diminta berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat curah hujan tinggi. Hujan deras dapat menyebabkan peningkatan debit air di daerah aliran sungai. Selain getaran banjir, pengamatan 24 jam juga mencatat 88 kali gempa letusan, dua kali gempa harmonik, delapan kali gempa guguran, empat kali gempa tektonik jauh, dan 10 kali gempa embusan.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member

Komentar

Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.

Akun member

DaerahJakartaBreaking

Operasi Patuh Jaya 2026 berlangsung, 16.810 pelanggar lalu lintas terekam ETLE dalam 5 hari

Wari · 31 Okt 2026, 18.41 WIB
Operasi Patuh Jaya 2026 berlangsung, 16.810 pelanggar lalu lintas terekam ETLE dalam 5 hari

Sabtu, 31 Oktober 2026, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melaporkan 16.810 pelanggaran lalu lintas telah ditindak melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE selama lima hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026. Operasi yang digelar selama 14 hari terhitung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026 ini mengerahkan 2.938 personel gabungan.

Yang perlu kamu tahu

  • Operasi Patuh Jaya 2026 berlangsung dari 26 Oktober hingga 8 November 2026.
  • Polda Metro Jaya mengerahkan 2.938 personel gabungan dalam operasi ini.
  • Penindakan dilakukan melalui sistem ETLE atau tilang elektronik.
  • Berdasarkan data hari kelima, 3.334 pelanggaran ETLE telah tervalidasi dan seluruhnya sudah terkirim.
  • Dari yang tervalidasi, 1.511 pelanggaran terkonfirmasi, 1.503 tertagih, dan 2.081 terbayar.

Dampaknya buat kamu

Operasi Patuh Jaya 2026 masih berlangsung hingga 8 November 2026. Kamu yang berkendah di wilayah hukum Polda Metro Jaya perlu memastikan kelengkapan dokumen dan mematuhi rambu lalu lintas, karena penindakan dilakukan melalui kamera ETLE. Jika kamu mendapatkan notifikasi tilang elektronik, segera lakukan konfirmasi dan pembayaran untuk menghindari proses lebih lanjut.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member
Lihat & tulis komentar
DaerahBreakingNasional

Putusan MA soal Suket Gibran: PDIP sarankan mundur, PKS dan PKB dorong DPR bertindak

Wari · 31 Okt 2026, 17.45 WIB
Putusan MA soal Suket Gibran: PDIP sarankan mundur, PKS dan PKB dorong DPR bertindak
www.weblu.ai

Sabtu, 31 Oktober 2026, sejumlah partai politik menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan MA menyatakan Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

Yang perlu kamu tahu

  • MA mengabulkan kasasi gugatan Suket penyetaraan SMA milik Wapres Gibran dan menyatakan tidak sah.
  • Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyarankan Gibran mundur dari jabatan Wapres RI.
  • Sekjen DPP PKS Muhammad Kholid meminta DPR memeriksa dokumen dan proses verifikasi penyetaraan pendidikan Gibran.
  • Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut putusan MA jadi dasar langkah politik DPR.
  • Fraksi PKB menyebut sudah ada beberapa partai politik di parlemen yang menjalin komunikasi intensif terkait hal ini.

Siapa bilang apa

  • Andreas Hugo Pareira (Ketua DPP PDIP) kepada JPNN: "Sudah sejak keputusan MK, saya pikir sebaiknya GRR (Gibran Rakabuming Raka, red) mundur."
  • Andreas Hugo Pareira kepada JPNN: "Saya sudah menduga bahwa persoalan ijazah GRR ini akan membuka tabir bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ijazah atau yang disetarakan dengan ijazah SMA."
  • Muhammad Kholid (Sekjen DPP PKS) kepada VIVA: "Kami menyambut baik putusan Mahkamah Agung ini. Persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan publik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi."
  • Muhammad Kholid kepada VIVA: "Pertimbangan hukum MK dan putusan MA harus menjadi perhatian DPR. Ketika keabsahan dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan telah dipersoalkan dan diputus oleh pengadilan, konsekuensi hukumnya perlu diperiksa secara objektif, terbuka, dan konstitusional."
  • Muhammad Khozin (Fraksi PKB) dalam keterangan tertulis kepada CNN Indonesia: "Putusan MA mengenai keabsahan Suket penyetaraan ijazah Wapres Gibran melengkapi amar pertimbangan MK sebelumnya. Sikap dua lembaga hukum ini jadi dasar substansial langkah politik ke depannya."
  • Muhammad Khozin kepada CNN Indonesia: "Indonesia adalah negara hukum. Setiap langkah harus didasari pada prinsip negara hukum. Karena itu, PKB akan menentukan langkah politiknya dengan dasar pertimbangan hukum MK dan putusan MA."

Artinya buat kamu

Putusan MA ini membuka kemungkinan langkah politik lebih lanjut di DPR terkait status Suket Wapres Gibran. PDIP, PKS, dan PKB sudah menyuarakan tuntutan berbeda, mulai dari mundur hingga pemeriksaan oleh DPR. Perkembangan ini bisa berdampak pada dinamika politik nasional dan kepastian hukum jabatan Wapres.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member
Lihat & tulis komentar
DaerahJakartaBreaking

Warga Bisa Kunjungi Balai Kota Jakarta lewat Program Namu Balai Kota

Wari · 31 Okt 2026, 16.04 WIB
Warga Bisa Kunjungi Balai Kota Jakarta lewat Program Namu Balai Kota

Sabtu, 31 Oktober 2026, sejumlah warga mengikuti kegiatan Namu Balai Kota di Balai Kota Jakarta. Mereka berkesempatan mengenal lebih dekat lingkungan Balai Kota, termasuk ruangan yang menjadi tempat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjalankan tugasnya.

Yang perlu kamu tahu

  • Lokasi: Balai Kota Jakarta
  • Waktu: Sabtu, 31 Oktober 2026
  • Warga dapat melihat langsung ruangan di kantor gubernur, termasuk ruang Jakarta Smart City
  • Jakarta Smart City menyediakan platform untuk memantau informasi dan kondisi di Jakarta
  • Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi JAKI untuk menyampaikan laporan terkait persoalan di Ibu Kota

Dampaknya buat kamu

Kamu bisa mengenal lebih dekat kantor pemerintahan dan fasilitas seperti Jakarta Smart City. Menurut salah satu warga, Mary (40), masyarakat bisa memanfaatkan layanan tersebut untuk melaporkan kejadian seperti kehilangan barang dengan memanfaatkan data CCTV. Namun, menurut Mary, masih banyak warga yang belum mengetahui layanan ini, sehingga ia berharap Pemprov DKI Jakarta memperluas promosi program Namu Balai Kota agar lebih banyak masyarakat mengetahui kesempatan berkunjung.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member
Lihat & tulis komentar

Rekomendasi

Temukan