← Kembali
KerjaPeluangNasional

BNPB imbau siaga cuaca ekstrem: warga rawan bencana perlu waspadi

Chintya · 3 November 2026, 07.06 WIB
BNPB imbau siaga cuaca ekstrem: warga rawan bencana perlu waspadi

BNPB ingatkan masyarakat siap siaga hadapi hujan lebat dan angin kencang saat musim hujan tiba.


BNPB mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem saat sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan, Selasa, 3 November 2026. Imbauan ini menyusul prakiraan BMKG per 2 November 2026 soal hujan sedang hingga lebat serta angin kencang, dan insiden jebolnya tanggul di Bandung pada 1 November 2026.

Yang perlu kamu tahu

  • BMKG memprakirakan sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan disertai potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat serta angin kencang, menurut BNPB.
  • Warga di kawasan rawan longsor, bantaran sungai, maupun sekitar tanggul diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan deras berlangsung lama.
  • BNPB meminta warga segera menjauhi lokasi berbahaya dan mengikuti arahan evakuasi dari BPBD atau petugas di lapangan.
  • Warga di sekitar aliran sungai berhulu di Gunung Semeru, Jawa Timur, diminta menghindari alur sungai berpotensi diterjang banjir lahar saat hujan turun di kawasan hulu.
  • Di Bali, BBMKG Wilayah III Denpasar merilis peringatan dini potensi hujan lebat hingga sangat lebat periode 2 hingga 4 November 2026.

Siapa yang bisa ikut

  • Seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan rawan longsor, bantaran sungai, dan sekitar tanggul.
  • Warga yang bermukim di sekitar aliran sungai berhulu di Gunung Semeru, Jawa Timur.
  • Nelayan dan operator pelayaran kecil, terutama di perairan selatan Jawa Timur, menurut BMKG Maritim.

Cara daftar

  1. Tidak ada pendaftaran. Langkah yang disarankan: segera menjauhi lokasi berbahaya saat hujan deras berlangsung lama.
  2. Ikuti arahan evakuasi dari BPBD maupun petugas di lapangan demi keselamatan jiwa.
  3. Bawa payung atau jas hujan saat beraktivitas, serta berhati-hati saat berkendara karena angin cukup kencang, menurut BMKG Juanda.

Batas waktu

Sumber tidak menyebut batas waktu spesifik. BNPB menyebut kewaspadaan perlu ditingkatkan di tengah masa peralihan musim. BBMKG Denpasar merilis peringatan dini berlaku hingga 5 November 2026 pukul 08.00 WITA.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Komentar

Masuk dengan akun member Weblu untuk menulis komentar.

Akun member

KerjaPeluangNasional

Didesak proses pemakzulan Wapres usai putusan MK dan MA, DPR belum bergerak

Chintya · 2 Nov 2026, 12.25 WIB
Didesak proses pemakzulan Wapres usai putusan MK dan MA, DPR belum bergerak

Sejumlah pakar mendesak DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agunng terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin, 2 November 2026. Namun, sejumlah fraksi di DPR menyebut masih mengkaji amar putusan dan belum ada usulan resmi pembentukan pansus.

Siapa bilang apa

  • Herdiansyah (pakar, kepada CNN Indonesia TV, Minggu 1 November 2026): "Putusan Mahkamah Agung termasuk rujukan putusan Mahkamah Konstitusi sudah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai alasan [DPR] melakukan proses pemakzulan terhadap wakil presiden dalam hal ini Gibran."
  • Zainudin Paru (Ketua Badan Legislasi DPTP PKS): "Tentang moralitas, tentang harga diri, tentang harga dan martabat marwah dan martabat bangsa Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, PKS serius untuk itu."
  • Eka Widodo (anggota Komisi II DPR dari PKB): menyampaikan usul pembentukan Pansus, DPR perlu menghormati putusan sekaligus menjalankan fungsi konstitusionalnya apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup.
  • Dede Yusuf (Wakil Ketua Komisi II DPR dari Demokrat): belum menerima arahan dari pimpinan partai untuk menindaklanjuti putusan MK maupun usul pembentukan pansus, Demokrat juga tak pernah membahas putusan itu.
  • Ahmad Irawan (anggota Komisi II DPR dari Golkar): hingga kini belum ada usulan resmi pembentukan Pansus di Komisi II DPR, secara internal substansi putusan masih dikaji.
  • Hermawi Taslim (Sekjen Partai NasDem): "Kita sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPW, lalu kita akan diskusikan ditingkat pusat."
  • Muhammad Rullyandi (kuasa hukum Gibran, dikutip detikcom, Sabtu 31 Oktober 2026): "Saya menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai wapres."

Artinya buat kamu

Wacana pemakzulan Wapres bergulir di sejumlah partai politik parlemen, namun belum ada langkah resmi dari DPR. Herdiansyah menyebut proses kini berada pada pemahaman partai-partai politik di DPR terkait putusan MK dan MA. Kuasa hukum Gibran menyatakan putusan MA tidak memengaruhi posisi kliennya sebagai wapres karena putusan tersebut tidak bisa diberlakukan secara surut atau retroaktif.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar
KerjaPeluangNasional

RUU Perampasan Aset buka peluang korban investasi bodong dapatkan uang kembali

Chintya · 2 Nov 2026, 12.02 WIB
RUU Perampasan Aset buka peluang korban investasi bodong dapatkan uang kembali
www.weblu.ai

Senin, 2 November 2026, RUU Perampasan Aset dinilai bisa membuka peluang pengembalian kerugian korban investasi bodong, bahkan ketika pelakunya melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Mekanisme perampasan hingga pembagian aset kepada korban tetap harus dilakukan melalui pengadilan dan pembuktian yang jelas.

Yang perlu kamu tahu

  • RUU Perampasan Aset memuat mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
  • Mekanisme ini berfokus pada harta kekayaan atau in rem, sehingga proses hukum terhadap aset hasil kejahatan tetap dapat dilakukan meskipun pelaku tidak bisa dihadirkan.
  • Aset yang dapat dirampas tidak hanya berupa hasil langsung tindak pidana, tetapi juga harta yang telah dipindahtangankan atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain.
  • Perampasan aset tidak dapat dilakukan secara otomatis, tetap harus melalui pengadilan dengan bukti kuat dan kesempatan keberatan bagi pihak berkepentingan.
  • Pembagian kepada korban dilakukan secara prorata atau proporsional berdasarkan kerugian yang dapat dibuktikan, bukan klaim sepihak.

Siapa yang bisa ikut

  • Korban investasi bodong yang kerugiannya dapat dibuktikan melalui verifikasi, bukan hanya klaim sepihak.
  • Korban yang telah ditetapkan sebagai pihak yang berhak mendapatkan pengembalian aset.

Cara daftar

  1. Korban perlu memastikan kerugian dapat dibuktikan melalui mekanisme verifikasi.
  2. Korban tidak dapat mengandalkan klaim sepihak untuk memperoleh pengembalian harta.
  3. Pembagian aset dilakukan secara prorata atau proporsional, mempertimbangkan kerugian yang terbukti.

Batas waktu

Sumber tidak menyebut batas waktu. RUU Perampasan Aset masih dalam tahap pembahasan dan belum disahkan menjadi undang-undang.

Catatan dari ahli

Prof. Dr. Go Lisanawati, Guru Besar Hukum FH Ubaya, memberikan catatan terhadap Pasal 6 draf RUU yang mensyaratkan nilai aset minimal Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana. Menurutnya, batas itu perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak menetapkan batas nominal serupa. Ia juga menilai RUU Perampasan Aset harus disusun selaras dengan aturan pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan hukum acara yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan tumpang tindih.

Gambar utama: ilustrasi buatan AI Ktemu, bukan foto kejadian.

Sumber

Info ini dirangkum redaksi Ktemu dari laporan media yang ditautkan, dan bisa berubah di lapangan. Temukan kesalahan? Lapor lewat ktemu.com/kontak. Follow @ktemudata di Instagram, Threads, dan X untuk update berikutnya.

Lihat & tulis komentar
DaerahBreakingNasional

Inflasi Oktober 2026 capai 0,22 persen, cabai merah jadi pendorong utama

Wari · 2 Nov 2026, 11.25 WIB
Inflasi Oktober 2026 capai 0,22 persen, cabai merah jadi pendorong utama

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,22 persen secara bulanan pada Oktober 2026. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Yang perlu kamu tahu

  • Inflasi bulanan (month-to-month) Oktober 2026 sebesar 0,22 persen.
  • Inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 3,23 persen, dan inflasi tahun kalender (year-to-date) sebesar 2,40 persen.
  • Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong inflasi bulanan terbesar dengan inflasi 0,51 persen dan andil 0,15 persen.
  • Cabai merah adalah komoditas yang paling dominan mendorong inflasi dengan andil 0,13 persen.
  • Semua kelompok komponen mengalami inflasi, yaitu komponen inti, harga yang diatur pemerintah, dan harga bergejolak.

Dampaknya buat kamu

Naiknya inflasi pada Oktober 2026 utamanya didorong oleh kenaikan harga bahan pangan seperti cabai merah, cabai rawit, dan tomat. Hal ini berarti pengeluaran kamu untuk kebutuhan dapur kemungkinan meningkat dibanding bulan sebelumnya. Selain itu, tarif angkutan udara juga memberikan andil terhadap inflasi, sehingga biaya perjalanan bisa lebih mahal. Satu kelompok yang mengalami deflasi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang ditopang oleh penurunan harga emas perhiasan.

Subscribe untuk membaca

Dapatkan topik berkualitas yang anda butuhkan

Jadi member
Lihat & tulis komentar

Rekomendasi

Temukan